Untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam kebijakan kami dipatuhi, kami telah menyiapkan proses penanganan keluhan yang kuat bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran terkait bisnis atau pemasok kami. Semua keluhan yang disampaikan ditangani secara transparan dan akuntabel. Proses pengaduan dikelola dan dilaksanakan oleh Komite Pengarah Pengaduan (GSC), Sekretariat Pengaduan, Tim Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Tim Verifikasi.
Komite Pengarah Keluhan (GSC) yang terdiri dari manajemen senior dan pemimpin keberlanjutan memandu semua kepatuhan kebijakan dan penyelesaian keluhan dalam rantai pasokan dan operasi Apical.
Sekretariat Keluhan (GSR) Apical terdiri dari personel yang berdedikasi dari tim Keberlanjutan Grup. GSR ditugaskan untuk menilai, memantau, dan mengidentifikasi potensi masalah keluhan dalam rantai pasokan kami melalui peringatan keluhan dan sistem pemantauan.
Dengan sistem ini, setiap umpan balik eksternal atau tuduhan yang diterima melalui mekanisme pengaduan dan pelapor (whistleblowers) akan dilacak dan ditindaklanjuti jika ada pemasok yang terbukti melanggar Kebijakan Keberlanjutan Apical atau Kebijakan Pengadaan kami. Total area deforestasi yang tercatat setelah Januari 2016 hingga Desember 2024 untuk seluruh pemasok yang ditangguhkan adalah sekitar 67.196 hektar.
Kami terus melakukan keterlibatan dengan pemangku kepentingan kami terkait masalah deforestasi, konflik sosial, dan masalah lahan, antara lain. Sebagai contoh, ketika terjadi pengaduan terkait konflik, kami berinteraksi dengan pemangku kepentingan kami dan memberikan dukungan serta panduan terkait penyelesaian konflik dan perbaikan berkelanjutan. Kami juga mengadakan beberapa pertemuan fisik dan virtual dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kepatuhan dan kemajuan. Kami melibatkan pemasok melalui Program Keterlibatan Strategis (STEP) yang mencakup, namun tidak terbatas pada, diskusi dan pemahaman tentang konflik, mengusulkan rencana tindakan, serta menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan dengan LSM terkait. Hal ini telah menghasilkan penyelesaian konflik yang sukses. Silakan merujuk ke Grievance Tracker kami untuk contoh keterlibatan dan penyelesaian konflik dengan pemangku kepentingan kami.
Untuk konflik lahan, kami mengacu pada standar dan regulasi RSPO untuk proses penyelesaian. Proses penyelesaian konflik lahan di bawah ini menyoroti kegiatan utama untuk keterlibatan pemangku kepentingan:
- Penilaian risiko/Pre-FPIC untuk area konflik lahan yang teridentifikasi
- Mengidentifikasi komunitas lokal yang ada di sekitar
- Melakukan pemetaan partisipatif HCV/ESIA/Survei Tenurial Lahan
- Melibatkan tim Verifikasi Pengaduan Apical
- Memvalidasi temuan dengan komunitas dan pemangku kepentingan yang terdampak
- Negosiasi dan merumuskan rencana tindakan
- Melaporkan ke Komite Pengaduan Apical
- Penyelesaian kesepakatan dengan pemangku kepentingan terkait
- Menerapkan kesepakatan dan rencana tindakan